Beranda Artikel Bagaimana Hukum Membangun Tempat Yang Meresahkan Warga

Bagaimana Hukum Membangun Tempat Yang Meresahkan Warga

39
bagaimana hukumnya

Hai anak kos, kalai ini akan membedah sebuah buku tentang hasil kesepakatan para kiai dan orang “berilmu” dalam menjawab pertayaan kekinian.

Hasil Bahtsul Masail LBM PWNU Jawa Tengah 2013-2018

Seperti namanya, buku ini memuat rangkuman kajian fiqh PWNU Jawa Tengah selama satu periode menyangkut berbagai persoalan umat Islam. Ada 30 persoalan (“masa’il”) yang dibahas dan coba dinukilkan jawabannya.

Tapi yang menarik bukan metode Istinbath atau rujukan kitab kuning yang sebagian besar sudah diketahui warga Nahdliyin. Yang menarik: apakah hasil Bahtsul Masail (BM) ini mampu menjawab persoalan-persoalan darurat-struktural umat Islam di Jawa Tengah, dalam kondisi Jawa Tengah yang terbelenggu pusaran korupsi, oligarki, konflik pertambangan, krisis lingkungan hidup, dan kantong-kantong kemiskinan?

Dari 30 persoalan itu, beberapa cukup fundamental dan penting. Memperlihatkan respons ulama di kepengurusan struktural NU Jawa Tengah untuk menjawab krisis sosial, ekologi, dan ekonomi-politik. Yaitu: “hukum pemerintah memberi izin usaha” bagi usaha-usaha korporasi yang berpotensi merugikan ekonomi rakyat (h. 168), “normalisasi bantaran sungai” (h. 196), “abrasi dan reklamasi pesisir pantai” (h. 208), “ujaran kebencian” (h. 248), “hukum memberi dan menerima pungutan dalam pelayanan publik” (h. 176).

Tentang hukum pemerintah memberi izin usaha bagi swasta, keputusan yang diambil majelis BM cukup tegas: pemerintah wajib mencabut izin-izin usaha yang merugikan ekonomi rakyat. Dasar keputusan ini dapat menjadi referensi warga Nahdliyin Jawa Tengah menyikapi bisnis tambang galian C yang merusak. Sayangnya, BM tidak secara eksplisit menyebutkan contoh aktual di Jawa Tengah. Misalnya, status izin usaha pertambangan Semen Indonesia yang menyasar pegunungan Kendeng, wajibkah dicabut? Kalau ya, bagus sekali. Dasar ini cukup kuat bahwa bisnis BUMN pun, kalau usaha itu berpotensi merusak (karena BUMN dijalankan dengan logika swasta/privatisasi), maka wajib ditolak.

Baca Cuk:  9 Mall Modern yang Mengepung Anak Kos Jogja

Pada poin “normalisasi bantaran sungai”, sayangnya majelis BM tidak cukup peka dengan realitas kaum miskin kota di Jawa Tengah. Keputusan BM membolehkan pemerintah melakukan pembongkaran paksa dan penggusuran warga atas nama normalisasi bantaran sungai, bahkan warga difatwakan tidak layak mendapatkan ganti rugi (h. 199-200). Ini penting dikritisi, karena di Jawa Tengah, misalnya di Semarang, tak sedikit kaum miskin kota yang hidup di bantaran sungai. Kasus Ahok di Jakarta dengan Kampung Pulo juga jadi pelajaran, betapa penggusuran ini menyakitkan dan tidak memberikan solusi terbaik.

Pada poin “abrasi dan reklamasi pantai”, BM “runs on the right track”: memberikan putusan tegas haram melakukan penambangan pesisir pantai yang merusak. Putusan ini dapat digunakan oleh warga Nahdliyin di daerah lain untuk memberi tanggapan atas isu-isu reklamasi dan tambang pesisir.

Beberapa hal menarik dicatat:

*Sedikitnya poin BM yang dibahas di tingkat PWNU (30 masalah untuk 5 tahun periode), mungkin mengindikasikan bahwa Nahdliyin Jawa Tengah kurang aktif memberikan input persoalan-persoalan umat bagi pengurus NU Struktural, sehingga persoalan yang terkumpul kurang banyak. Atau ada kemungkinan lain: Jawa Tengah memiliki basis pesantren-pesantren salaf yang kuat, persoalan-persoalan fiqh kebanyakan “dianggap selesai” di BM-BM tingkat pesantren atau pengurus NU ranting. Akibatnya PWNU kurang mendapatkan input persoalan yang urgen bagi makro Jawa Tengah.

Baca Cuk:  Fakta-Fakta dibalik Kematian 3 Mahasiswa Diksar Mapala Unisi, Anak kos Wajib Ngerti

*Absennya pembahasan konflik pertambangan semen di Kendeng secara khusus. Hal ini bisa jadi karena pecahnya suara Nahdliyin di Jawa Tengah, antara pro-kontra, sehingga PWNU kurang berani mengambil posisi yang lebih eksplisit dan tegas.

Juga absennya pembahasan mengenai perusakan Gunung Slamet oleh proyek panas bumi, padahal kasus ini sangat luas diprotes masyarakat. Absennya pembahasan konflik-konflik di pesisir selatan Jawa Tengah (seperti di Urutsewu), serta kasus-kasus yang mulai muncul, seperti pembangunan wisata dan potensi penggusuran warga di lereng Borobudur, dan lain-lain.

Peresensi Muhammad Fayyadl

BERBAGI
anakkos
Redaksi menerima tulisan seputar anak kos, baik berupa tips trik maupun cerita anak kost. kirim ke email redaksianakkos@gmail.com